Satgas PPKPT - Kampus Kwik Kian Gie

SATGAS PPKS

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Salam Aman
Tolak Kekerasan, Peluk Perdamaian

JENIS-JENIS-KEKERASAN-SEKSUAL-PADA-PERGURUAN-TINGGI

Kekerasan seksual bukan hanya pelanggaran terhadap tubuh, tetapi juga terhadap martabat dan hak asasi manusia. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menghentikannya.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.

Laporkan segala bentuk tindak kekerasan seksual ke Satgas PPKS IBI KKG. Mari mewujudkan kampus aman, nyaman, dan sehat untuk semua.

Visi

Misi

Tugas

1. Pencegahan Kekerasan Seksual:

Mengembangkan dan melaksanakan program edukasi serta kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual, persetujuan dalam hubungan seksual, dan kesetaraan gender di kalangan civitas akademika (mahasiswa, dosen, dan staf).
Menyusun dan menyebarluaskan pedoman atau materi edukasi yang memberikan informasi mengenai cara mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan kekerasan seksual.
Menyelenggarakan pelatihan kepada mahasiswa dan staf kampus tentang pencegahan kekerasan seksual dan hak-hak individu, serta cara menciptakan lingkungan yang saling menghormati.
Mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko kekerasan seksual di lingkungan kampus.

2. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual:

Menerima dan menangani laporan kekerasan seksual dari korban atau pihak lain, baik yang terjadi di dalam maupun di luar kampus.
Memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban kekerasan seksual, baik dalam bentuk pendampingan psikologis, medis, maupun hukum.
Bekerja sama dengan lembaga hukum dan penegak hukum untuk memastikan penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan dengan adil dan cepat.
Memastikan korban mendapatkan akses ke layanan yang diperlukan, seperti perawatan medis dan psikologis, serta bantuan hukum untuk melanjutkan proses hukum.

3. Pengembangan Kebijakan dan Prosedur:

Merumuskan kebijakan internal yang jelas dan tegas terkait pencegahan, penanganan, dan pelaporan kekerasan seksual di lingkungan kampus.
Mengembangkan prosedur yang memastikan penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan hak asasi manusia.
Menyusun mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh korban dan saksi.

4. Membangun Budaya Kampus yang Aman dan Inklusif:

Mendorong dan memfasilitasi terciptanya budaya kampus yang mengutamakan kesetaraan gender, saling menghormati, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Membangun ruang dialog dan diskusi tentang kekerasan seksual, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia di kampus.
Melakukan survei dan evaluasi untuk menilai tingkat kesadaran dan keberhasilan program pencegahan di kampus.

5. Monitoring dan Evaluasi:

Melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
Melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
Menyusun laporan tahunan terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus, serta merekomendasikan perbaikan yang perlu dilakukan.

Wewenang

1. Menerima dan Menindaklanjuti Laporan Kekerasan Seksual:

Satgas memiliki wewenang untuk menerima laporan terkait kekerasan seksual dari korban, saksi, atau pihak lain yang mengetahui kasus tersebut.
Satgas berwenang untuk menyelidiki laporan, mengumpulkan bukti, dan memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang diperlukan.

2. Memberikan Akses kepada Layanan Pendampingan:

Satgas berwenang untuk mengarahkan korban kekerasan seksual ke layanan pendampingan yang sesuai, termasuk dukungan medis, psikologis, dan hukum.
Satgas juga dapat memberikan dukungan kepada korban untuk melanjutkan proses hukum atau prosedur internal kampus.

3. Mengambil Tindakan Administratif Terhadap Pelaku:

Satgas memiliki wewenang untuk mengusulkan atau mengambil tindakan administratif terhadap pelaku kekerasan seksual, seperti pemberian sanksi akademik, skorsing, atau pemberhentian sementara.
Satgas berwenang untuk merekomendasikan tindakan lebih lanjut kepada pihak berwenang di luar kampus, seperti pihak kepolisian atau lembaga hukum, apabila kasus tersebut membutuhkan penanganan hukum.

4. Membentuk Kebijakan Kampus yang Berkaitan dengan Kekerasan Seksual:

Satgas berwenang untuk mengusulkan perubahan atau pembaruan kebijakan internal kampus terkait kekerasan seksual, agar prosedur dan langkah penanganan menjadi lebih efektif.
Satgas dapat bekerja sama dengan berbagai pihak di kampus untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan hak asasi manusia.

5. Melakukan Edukasi dan Kampanye:

Satgas memiliki wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan edukasi, pelatihan, dan kampanye mengenai kekerasan seksual dan kesetaraan gender di kampus.
Satgas dapat bekerja sama dengan organisasi mahasiswa dan lembaga eksternal untuk meningkatkan kesadaran dan menciptakan kampus yang aman.

6. Mengawasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual:

Satgas memiliki wewenang untuk memonitor implementasi kebijakan dan program-program yang telah dijalankan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
Satgas juga memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kebijakan atau prosedur yang ada.